HUKUM DAGANG

HUKUM DAGANG

Dagang atau perdagang merupakan salah satu kegiatan yang sangat erat dan tak dapat dilepaskan dalam kehidupan manusia. Perdagangan ini dilakukan dengan menjual atau membeli barang tertentu dengan keperluan untuk dijual kembali sehingga memperoleh laba. Perdagangan ini bisa dilakukan oleh perusahaan atau pengusaha. Dalam pelaksanaan nya, perdagangan ini diatur oleh suatu aturan atau hukum yang disebut hukum dagang.

      Hubungan Hukum Perdata dengan Hukum Dagang

Hubungan hukum perdata dengan hukum dagang dapat dikatakan saling berkaitan satu dengan yang lainnya sehingga tidak terdapat perbedaan secara prinsipil antara keduanya. Hal ini dapat dibuktikan di dalam Pasal 1 dan Pasal 5 KU Dagang.

Sementara itu, dalam Pasal 1 KUH Dagang disebutkan bawa KUH Perdata seberapa jauh dari padanya dalam kitabini tidak khusus diadakan penyimpangan-penyimpangan, berlaku uga terhadap Hal-hal yang dibicarakan dalam kitab ini.

Kemudian, di dalam Pasal 15 KUH Dagang disebutkan bahwa segala persoalan tersebut dikuasai oleh persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan, oleh kitab ini, dan ole hukum perdata.

Dengan demikian, berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 15 KUHD dapat diketahui kedudukan KUH Dagang terhadap KUH Perdata. Pengertiannya, KUH Dagang merupakan hukum yang khusus (lex specialis), sedangkan dagang merupakan hukum yang bersifat umum (lex generalis),sehingga berlaku suatu asas lex specialis derogate legi genelari, artinya hukum yang khusus dapat mengesampingkan hukum yang umum.

Hubungan Pengusaha dan Pembantu-pembantunya

Di dalam menjalan kegiatan suatu perusahaan yang dipimpin oleh seorang pengusaha tidak mungkin melakukan usahanya seorang ddiri, apalagi jika perusahaan dalam skala besar. oleh karena itu, diperlukan bantuan orang/pihak lain untuk membantu melakukan kegiatan-kegiatan usaha tersebut.

Sementara itu, pembantu-pemantu dalam perusahaan dapat dibagi menjadi dua fungsi, yaitu :

1.      Pembantu di Dalam Perusahaan

Pembantu di dalam perusahaan adalah mempunyai hubungan yang bersifat sub ordinasi, yaitu hubungan atas dan bawah sehingga berlaku suatu perjanjian pemburuhan, misalnya pemimpin perusahaan, pemegang prokurasi, pemimpin filial, pedagang keliling, dan pegawai perusahaan.

2.      Pembantu di Luar Perusahaan

Pembantu di luar perusahaan adalah mempunyai hubungan yang bersifat koordinasi, yaitu hubungan yang sejajar sehingga berlaku suatu perjanjian pemberi kuasa antara pemberi kuasa dan penerima kuasa yang akan memperoleh upah, seperti yang diatur dalam Pasal 1792 KUH Perdata, misalnya pengacra, notaries, agen perusahaan, makelar, dan komisioner.

Dengan demikian, hubungan hukum yang terjadi di antara mereka yang  termasuk dalam perantara dalam perusahaan dapat bersifat.

a.       Hubungan perburuhan, sesuai Pasal 1601 a KUH Perdata;

b.      Hubungan pemberi kuasa, sesuai Pasal 1792 KUH Perdata;

c.       Hubungan hukum pelayan berkala, sesuai Pasal 1601 KUH Perdata.

      Pengusaha dan Kewajibannya

Menurut undang-undang, ada dua macam kewajiban yang dilakukan oleh pengusaha, yaitu.

a.  Membuat pembukuan (sesuai dengan Pasal 6 KUH Dagang Yo Undang-undang Nomor 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan)

Didalam Pasal 6 KUH Dagang menjelaskan makna pembukuan, yakni mewajibkan ssetiap orang yang menjalankan perusahaan supaya membuat catatan atau pembukuan mengenai kekayaan dan semua hal yang berkaitan dengan perusahaan, sehingga dari catatan tersebut dapat diketahui hak dan kewajiban para pihak.

        Selain itu, di dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 yang dikatakan dokumen perusahaan adalah terdiri dari dokumen keuangan dan dokumen lainnya.

1.      Dokumen keuangan

Dokumen keuangan terdiri dari catatan (neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, rekening, jurnal transaksi harian), bukti pembukuan dan data administrasi keuangan yang merupakan bukti adanya hak dan kewajiban serta kegiatan usaha suatu perusahaan.

2.      Dokumen lainnya

Dokumen lainnya terdiri dari data atau setiap tulisan yang berisi keterangan yang mempunyai nilai guna bagi perusahaan, meskipun tidak terkait langsung dengan keuangan.

Sifat pembukuan yang dibuat oleh seorang pengusaha adalah rahasia, artinya meskipun tujuan diadakannya pembukuan agar pihak ketiga mengetahui hak-hak dan kewajibannya, namun tidak berarti secara otomatis setiap orang dperbolehkan memeriksa atau melihat pembukuan pengusaha.

Sebagaiman telah ditentukan oleh undang-undang bahwa pembukuan wajib dibuat oleh seorang pengusaha, tentunya bagi pengusaha yang tidak menjalankan kewajibannya atau lalai tidak dapat dikenakan sanksi-sanksi sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 dan Psal 396,397,231 (1) (2) KUH Pidana.

b. Mendaftarkan perusahaannya (sesuai Undang-undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan)

Dengan adanya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan maka setiap orang atau badan yang menjalankan perusahaan, menurut hukum wajib untuk melakukan pendaftaran tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan usahanya sejak tanggal 1 Juni 1985.

       Pendaftaran wajib dilakukan dalam jangka waktu tiga bulan setelah perusahaan mulai menjalankan usahanya. Sesuatu perusahaan dianggap telah mulai menjalankan usahanya pada saat menerima izin usaha dari instansi teknis yang berwenang. Perusahaan yang wajib didaftar dalam daftar perusahaan adalah setiap perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usaha di eilayah negara Repulik Indonesia menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk didalam kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan, serta agen dan perwakilan dari perusahaan itu yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian.

         Perusahaan-perusahaan yang wajib didaftar dalam daftar perusahaan adalah berbentuk badan hukum, persekutuan, perorangan, dan perusahaan-perusahaan baru yang sesuai dengan perkembangan perekonomian, sedangkan perusahaan yang ditoak pendaftarannya karena dianggap belum melakukan wajib daftar, tetapi tidak mengurangi kesempatan dalam usaha atau kegiatan selama tenggang waktu kewajiban pendaftaran sejak penolakan pendaftaran. Pihak yang ditolak dapat mengajukan keberatan kepada Menteri.

Kesimpulan

Hukum dagang adalah aturan-aturan hukum yang mengatur masalah perjanjian perdagangan atau perniagaan yang timbul karena tingkah laku manusia dalam perdagangan atau perniagaan. Hukum dagang ini dapat dijadakan landasan atau dasar bagi pengusaha dalam mendirikan usahanya. dalam hukum dagang ini juga mengagatur mengatur tentang hubungan pengusaha dengan pembantu-pembantunya, dan kewajiban pengusaha ini juga diatur dalam KUHD. 

REFERENSI :

Kartika Sari, Elsi., Simangunsong, Advendi. 2007. Hukum Dalam Ekonomi. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.